Pondok Pesantren Alkhoirot

Oleh: Mario Gagho

Apa tujuan kita belajar sampai mencapai gelar S1, S2
bahkan S3? Di kalangan masyarakat dari negara
berkembang seperti Indonesia, jawaban yang umum
adalah: meningkatkan taraf hidup. Dg kata lain, ingin
kaya. Setidaknya, dengan gelar minimum S1, kita akan
dapat pekerjaan yang agak layak dan tidak jadi
pengangguran.

Orientasi sekolah tinggi untuk tujuan kerja layak dan
dapat harta banyak sebenarnya wajar, apalagi dalam
konteks masyarakat dunia berkembang di mana bahkan
untuk mendapat sesuap nasi pun terkadang sangat sulit.

Negatifnya pola pikir semacam ini adalah apabila ia
mendominasi mindset seluruh masyarakat yang sebenarnya
beragam alias tidak monolitik. Secara faktual, dari
ratusan juta populasi Indonesia, tidak semuanya
berlatarbelakang miskin. Ada juga kalangan menengah:
yaitu kalangan yang berbackground hidup layak atau
sudah menempati posisi jabatan tinggi di pemerintahan
atau swasta (ini definisi kelas menengah versi saya,
sekedar memudahkan bahasan).

Apabila kalangan menengah yg lumayan beruntung ini
juga berpola pikir sama dg mereka yg hidup pas-pasan
(sekolah untuk tujuan hidup layak), maka dalam jangka
panjang akan merugikan Indonesia, karena beberapa
faktor:

Pertama, kalangan yang sudah hidup layak, baik karena
keturunan atau sudah mendapatkan pekerjaan mapan dan
bergaji besar (seperti diplomat) menjadi malas untuk
melanjutkan studi ke jenjang yg lebih tinggi (buat apa
kuliah lagi, saya sudah kaya, jabatan sudah mapan).
Padahal kalangan inilah yg paling berpeluang untuk
melanjutkan studi sampai setinggi mungkin (S3) dalam
segi biaya.

Kedua, Indonesia akan kekurangan SDM (sumber daya
manusia) handal yg sebenarnya dapat ditutupi apabila
kalangan menengah yg “sudah kaya” ini mau terus studi.
Di sisi lain, banyak kalangan tak beruntung yg ingin
studi sampai S3, tapi terhalang biaya.

Ketiga, akan terjadi ketidakefektifan sistem kerja.
Kalangan pejabat yg kebanyakan lulusan S1 ini apabila
membutuhkan tenaga ahli, maka mereka biasanya akan
mengangkat staf ahli yakni kalangan lulusan S3 yg
nantinya digaji dg uang negara: mengapa tidak sekalian
saja sang tenaga ahli itu yg menjabat sesuai konsep
efektifitas?

Keempat, secara psiko-sosial, kalangan pejabat yg
berpendidikan kurang tinggi umumnya kepeduliannya pada
dunia pendidikan juga kurang (bisa karena cemburu
sosial atau memang tidak peduli). Yg paling sinis akan
mengatakan:

“Buat apa sekolah tinggi-tinggi, saya cuma S1 tapi
bisa hidup layak.” (ini mindset orang kaya kampungan)
“Buat apa titel DR, saya yg S1 bisa memerintah
mereka.” (ini yg gila jabatan)

Selain itu, berbagai kebijakan mereka nantinya (dan
sudah sering terjadi di era sekarang maupun dulu)
terkesan tidak cinta pendidikan dan orang yg
berpendidikan, tentu dg berbagai alasan yg tak perlu
dibahas di sini.

***

Fenomena di negara maju tentu saja berbeda. Dan itulah
salah satu sebabnya mengapa negara mereka menjadi
negara maju. Sebagai perbandingan, setiap satu juta
penduduk di Amerika memiliki 5000 orang yg bergelar
Ph.D sedang di Indonesia dari setiap satu juta
penduduk, hanya 600 orang yg bergelar Ph.D.

Saya ambil satu contoh kisah nyata dari negara maju.

Anda yang berhubungan dg internet tentu tahu atau
pernah cari info via search engine google.com. Google
adalah mesin pencari informasi online yg paling
terkenal. Begitu terkenalnya sampai menjadi kosakata
bahasa inggris untuk “mencari info online”.

Sejak tahun lalu, google menjual sahamnya di bursa
saham Wallstreet, New York yg terjual laris manis.
Saat ini saham google menjadi saham paling laku dan
termahal melebihi aset yg sebenarnya dan nilainya
berhasil mengalahkan TIME WARNER CO. yg membawahi
majalah TIME dan stasiun tv CNN.

Di sisi lain, google terkenal dg kebijakan “customer
friendly”-nya. Konsumen bagai raja. Semua layanan
google gratis. Berbeda dg Yahoo! misalnya yg untuk
beberapa layanannya harus bayar. Salah satu layanan
gratisnya adalah “google scholar” yg dikhususkan untuk
mencari bahan tesis dan jurnal dunia bagai kalangan
mahasiswa S2 dan S3. Dg demikian, pemilik google tentu
saja kaya raya. CEO (chief executive officer) nya saja
adalah mantan CEO IBM.

***

Siapa pendiri dan pemilik google? Ada dua orang,
namanya Sergey Brin (asal Rusia) dan Larry Page
(Amerika). Mereka mendirikan google pada waktu
sama-sama kuliah S1 di University of Michigan pada
usia sekitar 25 tahun.

Dg pesatnya perkembangan google, keduanya menjadi kaya
raya dalam sekejap. Namun, itu tidak menghentikan
mereka untuk melanjutkan studi. Saat ini, keduanya
sedang menempuh Ph.D di universitas yg sama dalam
jurusan komputer. Berbagai penghargaan pencapaian
(achievement) telah mereka terima, namun itu tidak
menghentikan mereka untuk terus berkarya dan
meneruskan kuliah sampai Ph.D.

Karena studi bagi keduanya bukan hanya untuk mencari
harta, popularitas atau kedudukan saja (yg semuanya
sudah mereka capai dalam usia sangat muda); juga bukan
karena sekedar kewajiban akademis untuk peningkatan
status kepegawaian, dll.

Studi tinggi adalah simbol kepakaran (walau tak semua
Ph.D pantas disebut pakar). Ia juga simbol dari
“sampai di finish line”: seorang pantas disebut
bermental juara apabila dia mencapai finish line
(walau tidak harus menang dalam kompetisi itu). Ia
mewakili sebuah ambisi untuk terus maju demi kualitas
dirinya dan kualitas bangsanya.

Kebijakan google yg “educational and educated-people
friendly” juga menguatkan asumsi saya di atas: bahwa
untuk mencintai dunia pendidikan dan menyayangi semua
hal yg berkaitan dg pendidikan tidak bisa dilakukan
oleh orang yg pendidikannya rendah. Banyak kasus di
Indonesia, seperti kebijakan pemerintah yg tak
“educational friendly”; sikap pejabat yg terkesan
sekedar “bermanis muka” terhadap mahasiswa semakin
memperkuat statemen di atas.

Indonesia membutuhkan orang-orang seperti Larry Page
dan Sergey Brin menduduki berbagai posisi penting di
pemerintahan. And we need it very badly, to make our
country much better than it’s actually been.

Presiden SBY telah memberi contoh bagus dg tetap
kuliah sampai mencapai gelar Ph.D di tengah-tengah
kesibukannya bekerja. Di India, peluang itu lebih
besar lagi. Hampir setiap universitas negeri di India
memiliki program “non-regular” bagi mereka yg sudah
disibukkan rutinitas pekerjaan tapi masih ingin
melanjutkan studi. Bagi diplomat yg rata-rata bertugas
sekitar tiga tahun, ini kesempatan luas untuk
mengambil program S2 yg hanya dua tahun, atau S3 yg
dapat ditempuh dalam tiga tahun. Apalagi untuk
kalangan staf lokal.

Untuk apa, saya ‘kan sudah tua? (a) Untuk menambah
daftar insan bergelar Ph.D; (b) Untuk menambah wawasan
dan semakin cinta dunia pendidikan; (c) Untuk memberi
contoh pada generasi berikutnya (termasuk anak-anak
sendiri) bahwa betapa pentingnya studi sampai tingkat
tertinggi, (“Bapak saja yg sudah tua masih belajar,
kenapa kalian yg masih muda-muda kok malas-malasan?”)

Bagi rekan-rekan muda, jangan pernah mimpi hidup
sukses di masa depan hanya dg bermalas-malasan. Tidak
ada keberhasilan yg dicapai dg hanya mimpi di siang
bolong (karena malemnya habis begadang).***

blogger indonesia mahasiswa india

Harian Pelita, 11 Juli 2005
Oleh A. Fatih Syuhud

Kebijakan Amerika terhadap dunia Islam saat ini pada dasarnya ditentukan oleh apa yang digambarkan neokonservatif Pentagon sebagai perang melawan teror. Pendekatan yang menuntun kebijakan ini adalah untuk mempromosikan apa yang dianggap sebagai kepentingan AS, walaupun hal ini diungkapkan dalam retorika yang manis seperti demi melindungi demokrasi, nilai-nilai universal dan hak-hak asasi manusia (HAM). Hal ini terlihat jelas dalam dokumen tebal yang baru-baru ini dirilis oleh think tank sayap kanan yang sangat berpengaruh, RAND Corporation, yang disiapkan khusus untuk angkatan udara (AU) AS.

Dokumen setebal 525 halaman, berjudul The Muslim World After 9/11, itu menggarisbawahi strategi AS yang akan mengurangi kondisi yang dapat menciptakan ekstremisme politik dan agama dan sikap anti-AS di kalangan komunitas Muslim dunia.

Dokumen ini cukup jelas dalam mengidentifikasi dan memaparkan adanya perbedaan etnik, ideologi, sektarian dan kultur di kalangan Muslim; sebuah lompatan dari sikap standar barat selama ini yang selalu melihat Islam dan Muslim sebagai homogen dan monolitik. Selain itu, ia juga membahas secara detail sejumlah faktor ekonomi, sosial dan politik yang cukup kompleks yang telah mengakibatkan ekstremisme Islam di sejumlah negara Muslim dan menekankan bahwa ekstremisme tidaklah intrinsik hanya pada Islam. Pembahasan soal ini cukup menarik, walaupun penyebutan peran kunci Barat, dan khususnya Amerika, atas bangkitnya ekstremisme Islamis tampak sengaja dihindari.

Sayangnya dokumen ini kurang komprehensif dalam menawarkan solusi menghadapai tantangan ekstremisme Islam dan memperbaiki hubungan antara dunia Islam dan Barat. Dikatakan bahwa kebijakan Amerika di dunia Islam tidak ada yang salah. Hampir semua kesalahan atas terjadinya keretakan hubungan antara Barat dan dunia Islam dibebankan pada umat Islam, khususnya kelompok ekstremis dan teroris, yang digambarkan sebagai sosok yang inheren jahat dan anti-Amerika. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan AS adalah mencari jalan untuk menetralisir kalangan ekstremis dengan bantuan Muslim moderat, tanpa perlu membuat perubahan struktrual apapun dalam segi kebijakan ekonomi, politik dan strategi.

Hal ini menjelaskan, sebagai contoh, mengapa dokumen ini tidak menyebut perlunya solusi adil atas konflik Irael-Palestina atau mengakhiri pendudukan atas Irak sebagai keharusan menuju perbaikan hubungan antara Amerika dan dunia Islam serta untuk mengalahkan pengaruh ekstremis.

Dengan menganggap problema ekstremisme sebagai murni diciptakan oleh Islamis jahat, maka dokumen ini hanya terfokus pada isu ekstremisme atas nama Islam sementara tak satupun menyebut ekstremisme lain yang tidak kecil yang dilakukan oleh fundamentalis Yahudi dan Kristen. Laporan ini juga tidak menyebut sama sekali dukungan Amerika atas Islamis radikal pada masa lalu (seperti di Afghanistan untuk melawan Soviet) atau atas kelompok Muslim konservatif dalam upaya mengalahkan pengaruh kalangan kiri, nasionalis dan anti-imperialis.
Dokumen ini cukup gamblang mengakui bahwa rezim otoritarian di sejumlah besar negara Muslim telah memberikan kondisi subur bagi tumbuhnya Islamis radikal untuk bangkit dan berkembang sebagai gerakan oposisi. Namun demikian, ia tidak memberikan satu kritik pun atas dukungan konsisten AS pada rezim-rezim otoritarian tersebut. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa ketergantungan tinggi kalangan diktator pada dukungan Amerika untuk bisa bertahan justru membuat mereka lebih dapat diandalkan sebagai aliansi AS dibanding tokoh populer terpilih.

Dokumen ini menganjurkan agar AS membangun hubungan militer yang erat dengan negara-negara kunci, karena militer akan tetap menjadi garis depan dalam perang kontraterorisme. Ia memberi contoh Indonesia, Pakistan dan Turki sebagai bukti. Kalangan elit pro-Amerika di ketiga negara ini terkenal dengan pelanggaran HAM-nya, namun mereda dipuji AS karena berhasil menciptakan kondisi sekular. Begitulah retorika AS dalam mempromosikan demokrasi di dunia Islam.

Dokumen ini juga menganjurkan AS agar menciptakan dan mendukung jaringan Islam liberal yang terdiri dari Muslim moderat internasional yang nantinya dapat menantang legitimasi klaim kalangan Islamis radikal untuk berbicara atas nama Islam, dan menawarkan sebuah pemahaman agama yang liberal.

Dokumen ini mengingatkan bahwa kelompok Islam liberal mungkin kekurangan sumber dana yang diperlukan untuk membentuk jaringan besar dan karena itu meminta AS untuk mendanai berbagai aktivitas kalangan ini.

Tentu saja kalangan Islam liberal yang hendak dibantu tersebut diharapkan untuk memfokuskan kritik mereka pada kalangan Islamis radikal, dan mungkin, diminta untuk tetap diam manis dalam berbagai kesalahan kebijakan luar negeri AS, atau kehilangan bantuan dana sebagai taruhannya.

Perlunya menghancurkan jaringan radikal dan sistem pendukungnya secara konstan ditekankan, walaupun tidak membuat perbedaan jelas antara gerakan pembebasan yang berjuang melawan diktator lokal atau Amerika atau imperialisme Israel di satu sisi, dan kelompok radikal murni di sisi lain. Seluruh gerakan dan kelompok yang tampak anti-Amerika atau anti-Israel secara kolektif dicap sebagai teroris.

Dengan menutup mata pada isu kunci ekonomi dan politik yang melibatkan ketidakmesraan hubungan kompleks antara AS dan dunia Islam, dan dengan membebankan seluruh kesalahan hanya pada ekstremis Muslim, maka dokumen itu menghadirkan perspektif berat sebelah. Paket yang ditawarkan dokumen itu tampaknya tidak mungkin dapat membuat hubungan Barat dan dunia Islam menjadi mesra.[]

* Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

indonesia islam amerika liberal islam

Harian Pelita, 4 Juli 2005

Eropa dan Spektrum Politik AS
Oleh A Fatih Syuhud
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

Salah satu mitos dominan dalam hubungan transatlantik adalah bahwa kedua belah pihak memiliki persamaan kultur dan nilai dan karena itu akan tetap menjadi sahabat dan aliansi. Sebagaimana terbukti dari hasil muhibah Presiden George W. Bush ke Eropa, kultur dan nilai AS dan Eropa ternyata sangatlah berbeda. Apa yang mengikat mereka dalam kebersamaan pada level tertentu adalah pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan di atas segalanya, jaringan hubungan perdagangan dan ekonomi.

Bagi George Bush, kunjungan resmi ini merupakan usaha rujuk setelah terjadinya krisis akibat keputusan AS menginvasi Irak, Eropa pun tampak tidak ingin terlihat tak ramah sebagai tuan rumah. Tetapi, apa yang kita lihat adalah pihak AS tidak memberikan apa-apa begitu juga Eropa. Yang signifikan justru kejutan intervensi Kanselir Jerman Gerhard Schroeder yang mengisyaratkan bahwa NATO tak lagi berfungsi sebagai forum untuk pembuatan keputusan tentang isu-isu besar transatlantik. Ini semacam tamparan pada sebuah organisasi yang selama ini menjadi instrumen AS untuk menancapkan pengaruhnya di Eropa.

Memang, kalangan skeptik Eropa pun menawarkan diri untuk melatih aparat keamanan Irak, walaupun kebanyakan berlokasi di luar Irak, dan membuat kontribusi finansial lumayan sambil dengan enggan menerima persetujuan NATO (Prancis akan mengirim satu pejabat ke Irak). Akan tetapi, suara kalangan Eropa yang berpengaruh – Prancis dan Jerman—bernada keramahan semu, yang menggambarkan adanya ketegangan. Bush melakukan lip service pada Eropa yang bersatu, dengan tidak lagi membagi benua itu dengan gelar Eropa muda dan tua, seperti yang pernah dikatakan Menhan AS Donald Rumsfeld.

Status AS dalam sejarah digambarkan sebagai Imperium Romawi Kedua, akan tetapi tidak pernah terjadi sebuah bangsa yang mengklaim memiliki hak sakral untuk mengatur dunia guna menyebarkan demokrasi dan kebebasan seperti AS.

Argumen Bush adalah karena kelompok teroris telah melukai negerinya pada 11/9/01, maka AS tidak hanya akan menyatakan perang pada terorisme tetapi juga berkewajiban untuk memikul beban penyebaran demokrasi di Timur Tengah, lahan subur terorisme, untuk mengamankan negaranya. Dan seperti ditunjukkan di Afghanistan dan, lebih kontroversial lagi, di Irak, satu metode dalam melakukan perang baru harus melalui invasi dan serangan preventif. Serangan-serangan semacam itu tidak akan terbatas pada memerangi terorisme tetapi juga meluas maknanya dengan mencegah negara manapun yang berani menantang supremasi keadidayaan AS saat ini dan di masa datang.

Di sisi lain, Eropa pada paruh kedua abad 20 dalam proses menjauh dari peperangan dan penjajahan. Eropa disibukkan dengan eksperimen penyerahan kedaulatan setiap negara-bangsa untuk menjalankan sebuah organisasi unik yang melarutkan konflik menjadi penyatuan Jerman ke dalam jaringan hubungan kerja sama. Lebih signifikan lagi, reunifikasi Jerman dicapai tanpa huru hara.Harus diakui perpecahan juga terjadi dalam tubuh Eropa dalam level tahapan benua ini ke depan. Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana Uni Eropa (UE) saat ini telah melangkah.

Selama Perang Dingin, Eropa dan dunia harus mengikuti logika MAD (mutual assured destruction). Eropa berada di bawah payung proteksi AS sambil membangun jaringan ekonominya sendiri. Akan tetapi, begitu Uni Soviet lenyap dan tembok Berlin ambruk, Eropa bernapas bebas dan ingin keluar dari kontrol AS.

Reunifikasi Jerman tidak mungkin terjadi tanpa bantuan dan dukungan AS. Kesalahan fatal Eropa yang terjadi atas dorongan AS adalah ketika menyepakati pemecahan kembali Eropa dengan memperluas NATO, yang mengganggu kepentingan Moskow. Bagi Presiden Bill Clinton, hal itu merupakan tindakan logis karena NATO menjadi instrumen utama menancapkan pengaruh AS di Eropa; bagi Eropa sendiri, langkah tersebut telah membahayakan prospek memasukkan Rusia dalam kerangka yang seperti pernah digambarkan Mikhail Gorbachev sebagai rumah bersama bangsa Eropa.

Konsep negara egalitarian Eropa Barat yang dikembangkan setelah bertahun-tahun proses rekonstruksi menyusul puing-puing Perang Dunia II merupakan titik mula signifikan dalam model pemerintahan di seluruh dunia. Ia mencapai apa yang gagal dicoba dan lakukan oleh negara-negara komunis. Dan setelah akhir Perang Dingin, UE menikmati era damai dengan kalangan yang dulunya musuh bebuyutan, walaupun benua ini masih bergumul dengan warisan masa lalu seperti kekerasan dan perpecahan di Yugoslavia di mana Eropa meminta bantuan AS. Kelemahan Eropa dalam menangani krisis Balkan di kemudian hari menjadi pendorong pembentukan pasukan Eropa di luar NATO.

Tragedi 11/9 mengagetkan Eropa karena tragedi ini dianggap mewakili bahaya bersama bagi Barat dan peradaban itu sendiri. Waktu itu Eropa tidak begitu menyadari sampai sejauh mana AS telah melangkah dalam visinya untuk mendominasi dunia. Awalnya, Eropa berusaha keras menerima kenyataan itu. Akan tetapi, akhirnya ia tak lagi mampu menerima arogansi luar biasa AS yang secara unilateral melancarkan perang atas Irak.

Adalah jaringan perdagangan dan hubungan ekonomi yang menyelamatkan aliansi transatlantik. Terdapat sejumlah negara Eropa “baru” versi deskripsi AS yang hendak menyenangkan pemerintahan Bush, baik karena ketakutan historik mereka atas Rusia atau demi alasan oportunistik semata. Akan tetapi senyum dingin yang menyambut Bush di Eropa – satu-satunya negara yang menampakkan kehangatan adalah Slovakia “baru” – bermakna cukup mendalam.

Apakah akan muncul titik temu antara Eropa dan AS akan tergantung pada sejauh mana warisan sikap Bush bertahan dalam spektrum politik AS ke depan. Tidak semua rakyat AS terdiri dari neokonservatif atau kelompok kanan Kristen evangelist. Tetapi, tampaknya mereka, semuanya, terpedaya dengan sikap takabur dan keyakinan bahwa Amerika tidak hanya yang terhebat dalam sejarah peradaban umat manusia tetapi juga memiliki anugerah kebesaran dan keadidayaan sepanjang zaman.[]

indonesia george bush amerika eropa

Harian Pelita edisi 4 Februari 2005

Babak Baru Perdamaian Israel – Palestina?
Oleh A Fatih Syuhud*

Pada 15 Januari 04 Mahmud Abbad (Abu Mazen) resmi dilantik menjadi Presiden Palestina ke-2 setelah pada 9 Desember 04 terpilih sebagai Presiden Otoritas Palestina dengan kemenangan mutlak 62.32 persen. Baik dalam pidato kemenangannya maupun saaat pelantikannya dia menegaskan komitmennya pada perdamaian dan menentang kekerasan. Abbas menyerukan pejuang Palestina untuk menghentikan Intifada agar pembicaraan damai dengan Israel dapat dimulai.

Pemilu itu dimonitor oleh lebih dari 800 pengamat internasional termasuk mantan Presiden Jimmy Carter dan grupnya serta sejumlah anggota National Democratic Institution (NDI), AS. Setelah pemilu Presiden Carter mengatakan pada CNN bahwa pemilu berjalan dengan bebas dan fair. Ia juga mengatakan bahwa terdapat sejumlah gangguan dari pihak Israel ketika pemilu berlangsung di Yerusalem Timur di mana ia sampai menemui PM Ariel Sharon empat kali. Carter juga mengatakan bahwa keadilan bagi rakyat Palestina sudah lama tertunda dan pemilu ini diharapkan dapat menjadi langkah positip menuju solusi dua negara, di mana baik Israel maupun Palestina dapat hidup bersama secara berdampingan.

Yang paling signifikan adalah tak adanya tindak kekerasan dari Hamas atau kelompok radikal lain selama pemilu. Jubir NDI mengatakan bahwa pemilu kali ini betul-betul merefleksikan kehendak dan aspirasi rakyat Palestina. Ini untuk pertama kalinya bangsa Arab menunjukkan bahwa ia dapat membangung demokrasi di kawasannya. Oleh karena itu, Israel hendaknya tidak lagi menyombongkan diri bahwa Israel adalah satu-satunya negara yang demokratik di kawasan itu. Tetangganya telah melakukan hal yang sama dan bahkan lebih baik –lebih damai dan bermartabat—tanpa pengaruh dari luar seperti Israel dari kalangan Yahudi di AS. Jadi, jeleknya citra Palestina karena tindak kekerasannya adalah dikarenakan pendudukan Israel di tanah Palestina dan aksi penindasan militer Israel terhadap rakyat Palestina yang semuanya bertentangan dengan hukum internasional. Adalah sangat jelas bahwa apabila Israel mengosongkan tanah Palestina dan menarik mundur pasukannya pada perbatasan yang dibuat pra-1967, perdamaian akan terjadi dan kedua negara dapat hidup berdampingan secara damai.

Capres lain adalah Mustafa Barghouti yang mendapat lebih dari 21 persen suara mengaku kalah dan menerima hasil pemilu. Sikap ini patut mendapat apresiasi. Kelompok partainya tidak melakukan tindak kekerasan atau mengganggu proses pemilu. Namun demikian, Barghouti mengeluh atas perlakuan Israel yang mempersulit proses kampanyenya dan sempat ditahan pasukan Israel ketika berkampanye di Yerusalem Timur. Sementara Hamas memutuskan untuk tidak berpartisipasi di pemilihan presiden tetapi, menariknya, tidak mengatakan apa-apa selama pemilu. Kendati hampir semua anggota Hamas bersenjata, mereka tidak berusaha untuk mengganggu jalannya pemilu. Bahkan, Hamas berencana akan berpartisipasi dalam pemilu parlemen pada 17 Juli mendatang. Semua ini menjadi tanda kuat sebuah demokrasi yang matang.

Presiden Bush menilai pemilu kali ini sebagai sebuah langkah “historik” dalam proses demokrasi dan mengucapkan selamat pada Mahmud Abbas sebagai Presiden terpilih Palestina yang baru. Bush juga mengundang Abbas ke Washington, hal yang tidak dia lakukan pada mendiang Yasser Arafat. Menlu Uni Eropa (EU) Javier Solana menyambut kemenangan ini sebagai sebuah peluang baru untuk perdamaian di Timteng. Solana mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun untuk membantu proses perdamaian.

PM Ariel Sharon secara pribadi tidak mengatakan apa-apa tentang hasil pemilu sampai Presiden Bush mengucapkan selamat. Sharon baru menelpon Abbas pada 11 Januari untuk mengucapkan selamat. Apa yang dikatakan kalangan dekat Sharon setelah hasil pemilu diumumkan adalah bahwa Mahmud Abbas harus menghentikan kekerasan dan teror. Namun demikian, salah seorang jubir Sharon mengatakan bahwa Israel bersedia berkompromi apabila terorisme berhenti. Tetapi, sayangnya mereka tidak memahami bahwa “terorisme” (perjuangan bersenjata) akan berakhir ketika pendudukan juga dihentikan.

Abbas mengatakan bahwa dia akan mengadakan pembicaraan dengan kelompok radikal termasuk Hamas di Kairo pada bulan depan dengan tujuan membuat formula untuk gencatan senjata agar supaya ia dapat memulai pembicaraan damai dengan Israel. Tetapi Hamas mengatakan hal ini hendaknya tidak dilakukan sepihak – Israel juga harus menarik pasukannya dari kawasan Palestina, menghentikan larangan bepergian dan menyetop pembunuhan tokoh-tokoh Hamas dan hanya dengan cara itu Hamas akan bersedia mempertimbangkan gencatan senjata. Tuntutan Hamas itu sah adanya. Namun demikian, Hamas berpendapat bahwa Kesepakatan Oslo merupakan “kesalahan monumental” –yang tentu saja tidak disepakati banyak pihak—dan karena itu ia akan meneruskan perjuangan bersenjatanya sampai pendudukan berakhir.

Abbas dan kalangan senior Otoritas Palestina tampak memiliki determinasi kuat mereformasi seluruh institusi demokrasi seperti akan diadakannya pemilu parlemen pada 17 Juli depan dan rencana menciutkan biro keamanan dari 19 menjadi hanya tiga untuk menciptakan basis mapan menuju pemerintahan yang baik. Pemerintah Palestina juga memuat APBN-nya di situs dengan tujuan menjamin transparansi. Semua ini merupakan sejumlah langkah untuk mendapat kepercayaan komunitas internasional.

Mantan penasihat keamanan nasional AS era Bush Sr., Brent Scowcroft mengatakan bahwa AS hendaknya meminta Israel untuk mengimplementasikan Peta Damai karena tanpa itu perdamaian Israel Palestina tidak akan dapat dicapai.

Memang, dua saudara “sepupu” ini terlalu dalam bertempur memperebutkan kedaulatan sebidang tanah yang sangat berharga bagi keduanya. Mantan Presiden Jimmy Carter mengatakan bahwa Peta Jalan (PT) sudah disetujui oleh Presiden Bush dan juga diterima seluruh kandungan isinya oleh Palestina. PT dibuat oleh Kuartet – AS, PBB, Rusia dan UE. Hanya Israel yang keberatan pada 14 butir isinya. Dengan demikian, hanya Israel yang bermasalah dengan PT. Oleh karena itu, dunia terutama AS harus sepakat untuk “memaksakan” implementasi Peta Jalan (PT) pada Israel karena PT merupakan solusi terbaik yang tak diragukan dapat menjamin perdamaian yang notabene dapat menguntungkan semua pihak. Israel hendaknya tidak dibiarkan merusaknya dan meneruskan pendudukan tanah Palestina yang hanya akan membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Secara faktual, akar terorisme dunia kontemporer adalah pendudukan Israel atas tanah Palestina dan konsekuensi perjuangan bersenjata oleh rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali tanah mereka. Dengan demikian, akhir pendudukan seluruh tanah Arab baik oleh Israel dan AS adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian di kawasan dan di seluruh dunia.[]

*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

indonesia palestina israel terorisme