Pondok Pesantren Alkhoirot

Kyai, Santri dan Karya Tulis: Kyai Indonesia itu “Qona’ah”
Oleh: Mario Gagho

Kata-kata yang saya jadikan judul di atas adalah
kutipan langsung dari seorang Ulama kenamaan India
Syed Abul Hasan Annadwi, seorang penulis prolifik dari
200-an lebih buku, tokoh Sufi, pengasuh “pesantren”
Nadwatul Ulama, Lucknow, India. Ungkapan halus penuh
empati itu beliau ucapkan di depan sejumlah mahasiswa
Indonesia yang sedang berkunjung, termasuk penulis.
Apa yg diungkapkannya sebenarnya mengandung sindiran
halus atas “kering”-nya karya yg muncul dari para kyai
pengasuh pesantren di Indonesia. Terutama karya-karya
besar dalam bentuk buku utuh, bukan kumpulan
tulisan-tulisan di media. Penulis tidak akan
membandingkan kadar produktifitas kyai Indonesia
dengan para Ulama di negara Arab, Mesir misalnya.
Karena sistem pembelajaran mereka yang rata-rata
melalui bangku universitas dengan sistem yang
sistematis telah memungkinkan mereka untuk produktif.

Tulisan singkat berikut cuma akan membuat perbandingan
antara “kyai” di India yang umumnya dipanggil Maulana
dan Kyai Indonesia.

Pesantren Salaf

Rata-rata kyai tradisional adalah hasil didikan dari
pesantren tradisional (salaf). Dan hal ini tidak
berbeda dengan para kyai di India yang umumnya lulusan
“pesantren salaf” Darul Ulum, Deoband. Deoband adalah
sebuah daerah sejauh kurang lebih 150 km dari New
Delhi yang sekaligus menjadi nama populer salah satu
pesantren tertua di India ini (didirikan pada 30 Mei
1866). Dilihat dari usianya sebenarnya pesantren ini
tidak jauh beda usianya dengan pesantren-pesantren tua
Indonesia yang terkenal, seperti Langitan, Sidogiri,
Lirboyo, Tebuireng, dll.

Pesantren salaf Deoband banyak menelorkan Kyai-kyai yg
di India disebut dengan julukan Maulana. Sama dengan
pesantren salaf Indonesia yang banyak menciptakan Kyai
besar berkaliber nasional maupun internasional.
Kelebihan dari pesantren-pesantren salaf di India
adalah mereka juga berhasil menciptakan banyak penulis
produktif, mufassir handal, muhaddits terkenal, faqih
yang mumpuni, yang semua keahlian mereka itu dapat
kita nikmati melalui karya-karya tulis mereka baik
berbahasa Urdu maupun yang berbahasa Arab atau Inggris
(umumnya diterjemahkan oleh para santri yang berasal
dari mancanegara, tapi tidak sedikit kyai India yang
menulis dalam bahasa Arab, seperti Al Malibari,
penulis kitab Fathul Muin, yang sangat populer di
Indonesia).

Oleh karena itu, nama pesantren Deoband dikenal tidak
hanya di India tapi juga di dunia Internasional. Tidak
heran kalau lulusan Fadhilat Deoband (setingkat S-1)
dari pesantren Deoband ini dapat langsung melanjutkan
di tingkat tiga di Universitas Al-Azhar, Mesir. Suatu
prestasi yang masih menjadi angan-angan
pesantren-pesantren salaf Indonesia.

Silabus Pendidikan Tidak Sistematis

Mengapa mereka bisa, sedang kita tidak? Ada sejumlah
faktor yang menghambat terjadinya akselerasi
intelektual santri salaf untuk dapat mumpuni dan
produktif dalam disiplin ilmu agama yang mereka
tekuni. Salah satunya yang terpenting adalah silabus
pesantren salaf yang kurang sistematis. Seperti
diketahui, umumnya pesantren salaf memiliki dua sistem
pendidikan: madrasah dan pengajian langsung ke Kyai.
Penulis melihat kurikulum madrasah di pesantren salaf
kurang padat, terlalu banyak pengulangan khususnya
dalam bidang tata bahasa Arab (Nahwu dan Sharaf) dan
fiqih. Keharusan menghafal Alfiyah ibnu Malik sebanyak
seribu baris adalah sangat time consuming yang
sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menghafal materi
yang lebih bermanfaat, seperti Qur’an atau Hadits.
Sementara kajian Quran dan Hadits, yang nota bene
menjadi ujung tombak dari fiqih itu sendiri sangatlah
kurang.

Umumnya santri membutuhkan waktu minimum sembilan
sampai 12 tahun untuk dapat lulus dari madrasah di
pesantren salaf. Ketika seorang santri lulus dari
tingkat Tsanawiyah, bagi pesantren yang pendidikan
utamanya sampai tingkat ini, seperti Sidogiri; atau
Aliyah bagi pesantren-pesantren salaf seperti Lirboyo,
Langitan, dll, maka kemampuan yang dapat diharapkan
dari mereka adalah penguasaan Nahwu/Sharaf yang baik,
dan dapat membaca kitab-kitab fiqih kelas menengah
seperti Fathul Qarib, Fathul Mu’in, dll. Jangan
diharapkan mereka dapat menguasai kitab-kitab tafsir
di atas Jalalain, atau Hadits-hadits standar seperti
Kutubus Sittah, karena yang dipelajari umumnya tidak
lebih dari Bulughul Maram, atau sekelas dengan itu.
Untuk sekedar perbandingan, pesantren Deoband (India)
hanya membutuhkan waktu delapan tahun dengan perincian
masing-masing jenjang pendidikan Ibtidaiyah,
Tsanawiyah, Aliyah, dan Fadhilat (S-1) ditempuh tiga
tahun. Selesai delapan tahun ini santri sudah
menguasai Nahwu/Sharaf, Sastra Arab, kitab Hidayat (al
Umm-nya madzhab Hanafi), hadits Kutubus Sittah, plus
Muwatha’ Malik, Muwatha Imam Muhammad, dan Thahawi;
tafsir Jalalain, dan sejarah Islam dari era Nabi
sampai dinasti Muslim India. Kalau santri hendak
mengambil spesialisasi (program Master) di bidang
tertentu, ia harus menambah dua tahun lagi. Sebagai
contoh, bagi yang hendak mengambil spesifikasi tafsir,
maka dalam dua tahun tersebut ia akan merampungkan
Tafsir Ibnu Kathir, Tafsir Baidhawi, dan ilmu tafsir
untuk tingkat advanced yang kemudian diakhiri dengan
menulis thesis. Dus, untuk mencapai tingkat “master”
santri Deoband hanya membutuhkan waktu 10 tahun.

Solusi dan Harapan

Dari paparan singkat soal kurikulum di atas, jelas
terlihat bahwa santri pesantren salaf Indonesia sangat
jauh ketinggalan dibanding, katakan, santri salaf di
India. Dan ini jelas sangat erat kaitannya dengan
lumpuhnya kreatifitas para santri salaf Indonesia.

Terjadinya stagnasi santri salaf Indonesia dari dulu
sampai sekarang juga diakibatkan oleh self complacency
(merasa puas) terhadap status quo yang ada. Santri
sudah merasa puas dan dianggap berhasil apabila sudah
dapat membangun dan mendirikan pesantren dengan
seratus dua ratus santri. Sikap ini tentu harus segera
dirubah dan direformasi dengan cara membuka diri
terhadap sistem pendidikan modern, menanamkan visi
baru (umpamanya santri baru dianggap berhasil kalau
dapat mendirikan pesantren dan/atau produktif
menulis), merombak kurikulum menjadi lebih
komprehensif yang akan menggiring santri menjadi
betul-betul mumpuni di bidangnya tanpa harus
pindah-pindah pesantren, berlapang dada pada dunia
luar (baca: kampus) dengan cara mengundang mereka
untuk memberi masukan pola pendidikan yang sistematis.

Dengan banyaknya putra kyai salaf (gawagis) yang
melanjutkan studi ke luar negeri, terutama ke Mesir,
penulis optimistik bahwa reformasi sistem pendidikan
dan kurikulum pesantren salaf akan terjadi dalam waktu
yang tidak terlalu lama. Permasalahannya, adakah
political will mereka untuk merubah status quo itu?***

Koran Tempo, Kamis, 8 April 2004

A. Fatih Syuhud *

Segalanya tampak semakin suram buat George W. Bush. Sejumlah argumen yang dibuat olehnya dan kalangan pejabatnya dalam menginvasi Irak dan mempertahankan negara melawan aksi teror Hal ini jelas sangat mengganggu ketenangan seorang Presiden yang telah mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk menahan dan mengalahkan musuh-mush negara melalui penggunaan instrumen militer yang agresif sebagai perhiasan dalam usaha terpilihnya kembali dalam pemilu mendatang.

Pada 25 Maret, mantan ketua kontraterorismenya, Richard Clarke, membuat pernyataan yang sangat mengagetkan dan merusak ketika bersaksi dihadapan komisi bipartisan yang menginvestigasi serangan teroris ke Amerika Serikat (AS) pada 11 September 2001. Dia menyatakan dengan tegas bahwa ia telah mengirim sebuah memo pada Condoleezza Rice, Penasihat Keamanan Nasional, memperingatkan bahwa berbagai usaha yang dilakukan untuk menghadapi ancaman terorisme belum mencukupi. Ia mengirim memo ini pada 4 September 2001 – seminggu sebelum serangan pada gedung World Trade Center di New York dan Pentagon di Virginia utara.

Problema semakin berat bagi pemerintahan Bush karena Clarke juga menulis sebuah buku, Against All Enemies, di mana dia dengan penuh semangat berpendapat bahwa pemerintahan Bush telah gagal memfokuskan diri pada ancaman Al Qaidah yang dihadapi AS dan kepentingan globalnya. Lebih buruk lagi, Clarke menambahkan dalam bukunya bahwa obsesi pemerintahan Bush pada Irak dan Saddam Hussein secara signifikan telah mengurangi kemampuan mereka untuk berkonsentrasi pada ancaman Al Qaidah yang lebih berbahaya dan mendesak.

Gedung Putih, tentu saja, berusaha menggambarkan Clarke sebagai individu partisan dan pegawai yang tidak puas. Akan tetapi, strategi ini tidak mungkin berhasil.

Kritik Clarke atas obsesi berlebihan pemerintahan Bush atas Irak terjadi pada saat yang sangat tidak tepat. Baru beberapa minggu lalu, David Kay, mantan pejabat Central Intelligence Agency (CIA) dan inspektur senjata di Irak, secara publik mengungkapkan bahwa bukti tentang ambisi Irak memiliki senjata penghancur masal (weapons of mass destruction – WMD) sungguh sangat tipis.

Dihadapkan dengan kesimpulan Kay yang tak diinginkan itu dan ketidakmampuan menemukan bukti kredibel adanya WMD, pemerintahan Bush mencoba taktik berbeda guna menjustifikasi invasinya ke Irak. Di satu sisi, juru bicaranya, khususnya Wakil Presiden Dick Cheney beralasan bahwa pencarian WMD belumlah tuntas dan suatu saat nanti mereka akan berhasil. Di sisi lain, Presiden Bush sendiri mencoba menjual proposisi bahwa dunia toh menjadi lebih baik tanpa adanya diktator Saddam yang telah menyiksa rakyatnya dan mengancam negara-negara tetangga.

Lenyap sudah berbagai usaha pemerintahan Bush menghubungkan rejim Saddam Hussein dengan Al Qaidah dan organisasi militan Islam yang lain. Tak perlu dikatakan lagi, klaim kosong ini pun rusak antara lain disebabkan oleh dua hal. Pertama, kendati tidak kurang usaha pasukan pendudukan Amerika, tidak ditemukan satupun bukti substantif adanya hubungan antara rejim Saddam dengan kelompok militan Islam manapun. Kegagalan ini semakin jelas setelah ditemukannya kumpulan dokumen rahasia dari ruangan besi rejim Saddam di Irak. Kedua, sekitar dua bulan lalu, mantan Menteri Keuangan Bush, Paul O’Neill, seorang aktivis partai Republik yang setia, mengungkapkan dalam biografinya, The Price of Loyalty, bahwa kalangan anggota kunci dari pemerintahan Bush telah lama memutuskan untuk menyerang Irak – jauh sebelum terjadinya tragedi 11 September 2001. Tokoh-tokoh ini tidak peduli sedikitpun tentang apakah Irak mempunyai hubungan dengan jaringan teror atau tidak atau apakah memiliki WMD. Mereka hanya ingin menjatuhkan rejim Saddam Hussein dengan berbagai cara dengan tujuan yang tidak disebutkan.

Justifikasi final yang dilakukan pemerintahan Bush saat ini dalam upayanya menyelematkan klaim kosongnya atas invasi Irak adalah bahwa Irak akan tampil menjadi sebuah negara demokrasi sejati di Timur Tengah. Mereka beralasan, apabila Irak berhasil melakukan transisi menuju demokrasi, maka ia dapat berfungsi sebagai kekuatan untuk proses demokratisasi di seluruh kawasan. Kemungkinan munculnya demokrasi dari sebuah negara yang didominasi kekacauan dan anarki semacam Irak tampaknya akan sangat sulit. Kesulitan akut dalam membentuk konstitusi interim, mengemukanya sejumlah pertanyaan menyangkut reputasi dan kredibilitas klien utama AS di Irak, Ahmad Chalabi, dan sikap permusuhan populer yang meningkat atas pendudukan Amerika di Irak telah membuat orang bertanya-tanya apakah Irak saat ini pantas disebut negara, apatah lagi bersistem demokrasi.

Lebih buruk lagi, bagi sebuah pemerintahan yang diharapkan berkomitmen mempromosikan demokrasi di Irak, taktik yang ditunjukkan tampak tidak demokratik. Sejumlah laporan terbaru di media Amerika menunjukkan bahwa pemerintah pendudukan, khususnya pasukan militer Amerika, sangat menampakkan ketidaksukaannya pada satu-satunya jaringan televisi berita independen di kawasan itu, Al Jazeera. Wartawannya banyak yang di zalimi dan ditahan; saat ini sejumlah tuduhan penyiksaan juga mencuat.

Klaim mempromosikan demokrasi di Irak, yang notabene bukan justifikasi serius untuk invasi ke Irak, saat ini terdengar semakin tidak bermakna. Kendati demikian, dihadapkan dengan sedikit pilihan dan tidak mau mengakui justifikasi artifisialnya yang begitu banyak, klaim-klaim palsu dan keputusan-keputusan yang dipertanyakan, pemerintahan Bush mulai mencari strategi untuk keluar dari Irak. Mengingat tanggal penarikan mundur yang direncanakan pada musim panas ini tampak akan gagal, maka sebuah pemilu dengan hasil yang meragukan mungkin akan menjadi taktik keluar dari pemerintahan Bush. Setelah itu, apakah PBB akan menggantikan posisi AS atau tidak guna memperbaiki situasi kacau-balau yang ditinggalkan AS masih menjadi pertanyaan terbuka. Namun demikian, isu yang lebih penting adalah apakah Presiden Bush akan mampu menyemir reputasinya atas “jasanya” telah menjatuhkan Saddam Hussein dari kekuasaannya; kendati berbagai serangan teroris terus berlanjut di seluruh dunia dan Irak terperangkap dalam sebuah pusaran penderitaan yang entah kapan akan berakhir.[]

* MAHASISWA PASCASARJANA ILMU POLITIK AGRA UNIVERSITY, INDIA

indonesia malaysia singapore brunei thailand